Sumber Asli -- C0I - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) mengecam surat Tim Transisi yang ditujukan kepada Asosiasi PSSI Provinsi terkait pelaksanaan Pra PON. Surat bernomor 175/TT-Kemenpora/IX/2015 tertanggal 17 September itu, dinilai PSSI sebagai surat teror dan ancaman yang hanya membuat gaduh sepak bola nasional.
Khususnya, agenda persiapan Pra PON yang sudah berjalan. Dalam redaksi surat yang ditanda tangani Bibit Samad Rianto, ketua Tim Transisi, tertulis kalimat "Perlu kami ingatkan, bahwa penggunaan anggaran negara dalam kegiatan Pra PON, APBN dan APBD harus berkoordinasi dan disupervisi Tim Transisi berdasarkan SK Menpora.
"Tindakan Aspov di luar koordinasi dan supervisi Tim Transisi akan berpotensi pidana dan Tim Transisi akan mengambil tindakan hukum yang tegas, sesuai dengan peraturan perundangan bekerja sama dengan KPK, kepolisian dan kejaksaan."
"Ini salah satu bukti arogansi dan kegemaran mereka menggunakan bahasa kekuasaan dalam meneror sepak bola Indonesia. Karena itu, kami mengecam, sekaligus mengingatkan bahwa Tim Transisi atas perintah Lembaga Yudikatif, sudah tidak boleh beraktifitas terhitung sejak 25 Mei 2015 lalu. Sejak dikeluarkannya penetapan penundaan oleh PTUN Jakarta sampai nanti ada keputusan hukum tetap," terang Direktur Legal PSSI Aristo Pangaribuan.
Dikatakan Aristo, kalimat redaksi surat tersebut juga menyesatkan dan menabrak kaidah hukum serta azaz-azaz umum yang berlaku. Karena dapat disimpulkan, jika tidak berkoordinasi dengan Tim Transisi, maka penggunaan dana APBD dalam Pra PON akan dijerat hukum.
"Pertanyaannya, peraturan perundangan apa yang digunakan untuk menindak? UU Tipikor? Berarti ada pasal baru dalam UU Tipikor? Kalau tidak koordinasi dengan Tim Transisi berarti otomatis memenuhi unsur tipikor? Sebaliknya, jika koordinasi dengan tim transisi berarti tidak korupsi?" tuturnya.
--> Khususnya, agenda persiapan Pra PON yang sudah berjalan. Dalam redaksi surat yang ditanda tangani Bibit Samad Rianto, ketua Tim Transisi, tertulis kalimat "Perlu kami ingatkan, bahwa penggunaan anggaran negara dalam kegiatan Pra PON, APBN dan APBD harus berkoordinasi dan disupervisi Tim Transisi berdasarkan SK Menpora.
"Tindakan Aspov di luar koordinasi dan supervisi Tim Transisi akan berpotensi pidana dan Tim Transisi akan mengambil tindakan hukum yang tegas, sesuai dengan peraturan perundangan bekerja sama dengan KPK, kepolisian dan kejaksaan."
"Ini salah satu bukti arogansi dan kegemaran mereka menggunakan bahasa kekuasaan dalam meneror sepak bola Indonesia. Karena itu, kami mengecam, sekaligus mengingatkan bahwa Tim Transisi atas perintah Lembaga Yudikatif, sudah tidak boleh beraktifitas terhitung sejak 25 Mei 2015 lalu. Sejak dikeluarkannya penetapan penundaan oleh PTUN Jakarta sampai nanti ada keputusan hukum tetap," terang Direktur Legal PSSI Aristo Pangaribuan.
Dikatakan Aristo, kalimat redaksi surat tersebut juga menyesatkan dan menabrak kaidah hukum serta azaz-azaz umum yang berlaku. Karena dapat disimpulkan, jika tidak berkoordinasi dengan Tim Transisi, maka penggunaan dana APBD dalam Pra PON akan dijerat hukum.
"Pertanyaannya, peraturan perundangan apa yang digunakan untuk menindak? UU Tipikor? Berarti ada pasal baru dalam UU Tipikor? Kalau tidak koordinasi dengan Tim Transisi berarti otomatis memenuhi unsur tipikor? Sebaliknya, jika koordinasi dengan tim transisi berarti tidak korupsi?" tuturnya.
- ***
========= Dukungan untuk Cinta Olahraga Indonesia bisa dikirimkan langsung melalui: BANK BCA KCP PALMERAH NO REKENING 2291569317 BANK MANDIRINO REKENING 102-00-9003867-7 ========= 
0 komentar:
Posting Komentar