>
Sumber Asli -- C0I - Kasus adanya dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana sosialisasi Asian Games 2018 berbuntut panjang. Dalam rapat dengar pendapat dengan Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (3/2), Komisi X DPR RI meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).
"Komisi X DPR RI meminta BPK untuk melakukan PDTT dalam hal penggunaan dana Asian Games 2018. Sebab, kita belum juga mendapat laporan pertanggungjawaban dana sosialisasi Asian Games 2018," kata Ketua Komisi X DPR RI, Teuku Riefki Harsya yang ditemui usai RDP dengan Kemenpora.
Menurut Riefky, permintaan Komisi X DPR bertujuan agar ke depan tidak akan terjadi kesalahan dalam prosedur penggunaan dana sosialisasi Asian Games 2018 yang berasal dari APBN. "Panitia Kerja (Panja) Persiapan Asian Games 2018 melihat adanya kesalahan prosedur penggunaan dana sosialisasi Asian Games 2018. Bukan kita bermaksud untuk memenjarakan mereka tetapi agar ke depan penggunaan dana APBN untuk mensukseskan Asian Games 2018 bisa lebih baik lagi," katanya.
Dijelaskan Riefky, dana sosialisasi sebesar Rp 61.343.459.550 yang berasal dari dana APBNP itu diturunkan minggu kedua Desember 2015. Namun, pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang digelar di enam kota itu dilakukan 20-27 Desember 2015.
"Mekanismenya kan seharusnya melalui tender. Tapi, tender itu kan tidak mungkin dilakukan dalam waktu seminggu," jelasnya.
Dalam kesimpulan rapat tersebut, Panja Persiapan Asian Games 2018 Komisi X DPR RI menilai, bahwa penggunaan dana sosialisasi sebesar Rp 61.343.459.550 yang diberikan oleh Kemenpora melalui Inasgoc berpotensi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal akuntabilitas, kebenaran, prosedur pengadaan barang/jasa, kebenaran pencairan dana, pelaksanaan pembayaran dan kesesuaian kewajaran harga dengan alasan sebagai berikut.
Adanya ketidak konsistenan dalam proses pengajuan anggaran kepada Kemenpora, namun oleh Kemenpora anggaran dikirimkan kepada Panitia Inasgoc.
Adanya kejanggalan dalam pencairan dana, dimana Panitia Pelaksana Inasgoc belum ditetapkan namun pencairan dana telah dapat dilakukan.
Ketika disinggung masalah sisa anggaran Satlak Prima sebesar Rp385 miliar, Riefky juga menyebut belum ada pertanggung jawaban penggunaannya. "Kita dijanjikan sebelum 15 Februari 2015, Kemenpora akan memberikan laporan pertanggungjawaban. Baik itu dana sosialisasi Asian Games 2018 dan anggaran sisa Satlak Prima. Kita tunggu saja," ujarnya.
Masih terkait dengan anggaran Satlak Prima, kata Riefky, Komisi X DPR RI mencatat adanya usulan dari BPK agar dibentuk Satuan Kerja (Satker) yang menangani masalah anggaran kebutuhan Satlak Prima. "Ya, Satker itu merupakan jalan keluar untuk mengatasi kesulitan dana selama ini. Satker itu penting dibentuk sehingga penggunaan anggaran bisa lebih baik lagi ke depan dan seluruh kebutuhan untuk peningkatan prestasi atlet terpenuhi," tandasnya.
Masih terkait dengan anggaran Satlak Prima, kata Riefky, Komisi X DPR RI mencatat adanya usulan dari BPK agar dibentuk Satuan Kerja (Satker) yang menangani masalah anggaran kebutuhan Satlak Prima. "Ya, Satker itu merupakan jalan keluar untuk mengatasi kesulitan dana selama ini. Satker itu penting dibentuk sehingga penggunaan anggaran bisa lebih baik lagi ke depan dan seluruh kebutuhan untuk peningkatan prestasi atlet terpenuhi," tandasnya.
Merujuk hak itu, Panja Persiapan Asian Games 2018 memberikan catatan.
Meminta Kemenpora untuk berkoordinasi dengan BPK terkait rencana audit terhadap penggunaan dana persiapan Asian Games 2018 yang bersumber dari APBN 2015.
Meminta Ketua Panitia Penyelenggara Inasgoc (ex officio Ketua Umum KOI) untuk segera mengambil langkah inisiatif mengembalikan dana yang bersumber dari APBN 2015 jika berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan.
Mendesak Kemenpora, KOI, Inasgoc untuk memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses persiapan penyelenggaraan Asian Games 2018 dalam setiap tahapannya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beban APBN terkait penyelenggaraan event olahraga internasional.
Mendesak Kemenpora, KOI, Inasgoc untuk menghitung secara rinci kebutuhan anggaran Asian Games 2018 agar tidak terjadi kesalahan perhitungan mengenai kebutuhan anggaran tersebut, khususnya anggaran yang diperuntukan pada Tahun anggaran 2016 sampai 2018.
***
========= Dukungan untuk Cinta Olahraga Indonesia bisa dikirimkan langsung melalui: BANK BCA KCP PALMERAH NO REKENING 2291569317 BANK MANDIRINO REKENING 102-00-9003867-7 ========= -->
0 komentar:
Posting Komentar