Sumber Asli -- C0I -Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) sudah membuka 'pintu' atas keinginan pemerintah Indonesia untuk mereformasi tata kelola sepakbola dengan adanya pembentukan Tim Adhoc.
"FIFA itu sudah membuka 'pintu' untuk mewujudkan keinginan pemerintah mereformasi tata kelola sepakbola. Sekarang, semua keputusan berada di tangan pemerintah," ujar mantan Komite Etik FIFA, Dali Tahir di Jakarta
Menurut Dali Tahir, pemerintah boleh-boleh menerima atau menolak usulan FIFA untuk bergabung dengan Tim Adhoc. "Kalau usulan FIFA tentang pembentukan Tim Adhoc diterima pemerintah berarti Indonesia bisa terbebas dari belenggu sanksi FIFA. Tapi, kalau pun pemerintah menolaknya tidak ada masalah. Konsekuensinya ya pemerintah harus bertanggung jawab terhadap masyarakat dan tidak menyalahkan PSSI dan FIFA jika sanksi berkepanjangan," jelasnya.
Bukan hanya itu saja, kata Dali, pemerintah juga berhak membuat turnamen-turnamen selama dalam sanksi FIFA. Namun, turnamen itu tidak akan membuahkan hasil karena timnas Indonesia tidak diperkenankan mengikuti pertandingan internasional. "Jika terus sanksi berlanjut ya Indonesia saat menjadi tuan rumah tidak akan bisa menggelar pertandingan sepakbola karena AFC yang merupakan perpanjangan tangan FIFA dipastikan tidak bersedia menurunkan perangkat pertandingan," jelasnya lagi.
Saat datang ke Jakarta, pekan lalu, delegasi FIFA/AFC sudah menjelaskan bahwa FIFA tetap berpegang teguh terhadap statutanya yang tidak memperkenankan adanya intervensi pemerintah.
Nasib sepakbola Indonesia semakin terpuruk jika sampai persoalan berkepanjangan hingga Kongres Tahunan FIFA yang dijadwalkan Mei 2016.
"Kalau sampai itu terjadi maka sanksi FIFA tetap bertahan hingga Kongres Tahunan FIFA tahun 2017. Dan, Indonesia dikucilkan dalam sepakbola dunia," katanya. "FIFA itu punya 209 anggota termasuk Amerika, Rusia, Italia yang taat pada statuta," tambahnya.
Mengenai alasan intervensi pemerintah karena prestasi sepakbola yang terpuruk, kata Dali, pemerintah harus melihatnya permasalah mandeknya prestasi secara jernih dan tidak langsung memvonis pengurus PSSI yang terpilih dalam KLB PSSI di Surabaya 2014.
"Bagaimana pemerintah bisa menilai kinerja pengurus PSSI yang belum bekerja sama sekali. Apalagi, PSSI dalam melaksanakan program pembinaan tanpa menggunakan dana APBN," ujarnya.
"Membangun prestasi sepakbola itu tidak segampang membalikkan telapak tangan. Banyak faktor yang perlu diperhatikan. Bukan hanya sistem pembinaan disempurnakan dan pelaksanaan kompetisi yang berjenjang berkesinambungan tetapi kualitas SDM pelatih juga perlu lebih ditingkatkan. Dan, yang lebih penting lagi, pemerintah menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Semua itu kan bisa terwujud jika PSSI dan pemerintah saling menopang," tambahnya.
--> "FIFA itu sudah membuka 'pintu' untuk mewujudkan keinginan pemerintah mereformasi tata kelola sepakbola. Sekarang, semua keputusan berada di tangan pemerintah," ujar mantan Komite Etik FIFA, Dali Tahir di Jakarta
Menurut Dali Tahir, pemerintah boleh-boleh menerima atau menolak usulan FIFA untuk bergabung dengan Tim Adhoc. "Kalau usulan FIFA tentang pembentukan Tim Adhoc diterima pemerintah berarti Indonesia bisa terbebas dari belenggu sanksi FIFA. Tapi, kalau pun pemerintah menolaknya tidak ada masalah. Konsekuensinya ya pemerintah harus bertanggung jawab terhadap masyarakat dan tidak menyalahkan PSSI dan FIFA jika sanksi berkepanjangan," jelasnya.
Bukan hanya itu saja, kata Dali, pemerintah juga berhak membuat turnamen-turnamen selama dalam sanksi FIFA. Namun, turnamen itu tidak akan membuahkan hasil karena timnas Indonesia tidak diperkenankan mengikuti pertandingan internasional. "Jika terus sanksi berlanjut ya Indonesia saat menjadi tuan rumah tidak akan bisa menggelar pertandingan sepakbola karena AFC yang merupakan perpanjangan tangan FIFA dipastikan tidak bersedia menurunkan perangkat pertandingan," jelasnya lagi.
Saat datang ke Jakarta, pekan lalu, delegasi FIFA/AFC sudah menjelaskan bahwa FIFA tetap berpegang teguh terhadap statutanya yang tidak memperkenankan adanya intervensi pemerintah.
Nasib sepakbola Indonesia semakin terpuruk jika sampai persoalan berkepanjangan hingga Kongres Tahunan FIFA yang dijadwalkan Mei 2016.
"Kalau sampai itu terjadi maka sanksi FIFA tetap bertahan hingga Kongres Tahunan FIFA tahun 2017. Dan, Indonesia dikucilkan dalam sepakbola dunia," katanya. "FIFA itu punya 209 anggota termasuk Amerika, Rusia, Italia yang taat pada statuta," tambahnya.
Mengenai alasan intervensi pemerintah karena prestasi sepakbola yang terpuruk, kata Dali, pemerintah harus melihatnya permasalah mandeknya prestasi secara jernih dan tidak langsung memvonis pengurus PSSI yang terpilih dalam KLB PSSI di Surabaya 2014.
"Bagaimana pemerintah bisa menilai kinerja pengurus PSSI yang belum bekerja sama sekali. Apalagi, PSSI dalam melaksanakan program pembinaan tanpa menggunakan dana APBN," ujarnya.
"Membangun prestasi sepakbola itu tidak segampang membalikkan telapak tangan. Banyak faktor yang perlu diperhatikan. Bukan hanya sistem pembinaan disempurnakan dan pelaksanaan kompetisi yang berjenjang berkesinambungan tetapi kualitas SDM pelatih juga perlu lebih ditingkatkan. Dan, yang lebih penting lagi, pemerintah menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Semua itu kan bisa terwujud jika PSSI dan pemerintah saling menopang," tambahnya.
- ***
========= Dukungan untuk Cinta Olahraga Indonesia bisa dikirimkan langsung melalui: BANK BCA KCP PALMERAH NO REKENING 2291569317 BANK MANDIRINO REKENING 102-00-9003867-7 ========= 
0 komentar:
Posting Komentar