Dana Hibah APBD Jadi Bancakan, Jokowi Didesak Evaluasi Kepenurusan KONI DKI

Sumber Asli -- C0I - Berbagai kalangan mendesak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk mengevaluasi kepengurusan KONI DKI yang supergendut. Konsekuensi dari kepengurusan yang gemuk, maka bantuan hibah dari APBD DKI tidak akan efektif untuk pembinaan atlet-atlet.

Gemuknya kepengurusan itu terlihat dari empat wakil ketua umum (waketum) ternyata rangkap jabatan. Selain menjabat sebagai pimpinan di struktur KONI DKI, mereka juga menjadi pimpinan teras di cabang olahraga (cabor). Konsekuensi dari rangkap jabatan ini, dana hibah yang dikelola KONI senilai ratusan miliar menjadi tidak transparan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Eksekutif Jakarta Publik Service (JPS) Syaiful Jihad dan Ketua Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif legislatif (Majelis) Sugiyanto, kepada wartawan, kemarin.

"Jokowi wajib mengevaluasi kepengurusan KONI DKI," ujar Syaiful. Ia menambahkan, KONI DKI mengelola anggaran melalui hibah yang cukup besar. Pengelolaan dana ratusan miliar tersebut perlu transparansi. "Bantuan untuk hibah masjid, gereja, vihara, dan rumah ibadah lain yang mendapatkan bantuan sosial hanya beberapa juta saja harus terbuka," katanya.

Lebih lanjut Syaiful menambahkan, tanpa campur tangan dari Gubernur DKI Jokowi, tidak mungkin KONI DKI transparan dalam pengelolaan dana hibah tersebut. Terbukti, hingga saat ini website KONI DKI saja masih mencantumkan pengurus periode lama dan penerbitan majalah yang sebelumnya lancar kini tidak terlihat lagi.

"Kalau mau transparan dengan anggaran yang berasal dari rakyat, APBD DKI, sebaiknya KONI DKI juga perlu mengekspose siapa saja yang jadi pengurus dan pengurus cabang-cabang olahraga yang bernaung di bawah KONI DKI, sehingga masyarakat tahu pengurus KONI DKI saat ini," ucapnya.

Senada, Sugiyanto juga mempertanyakan dialokasikan ke mana saja anggaran hibah KONI DKI. Hal ini sangat penting untuk menghindarkan duplikasi anggaran hibah dengan program yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah, misalnya anggaran World Golf Junior Tournament tahun 2013 Rp 1 miliar dan invitasi atau kejuaraan bidang-bidang olahraga tertentu yang anggarannya berkisar Rp 125-250 juta.

"Kalaupun anggaran bertambah, juga tidak ada persoalan selama dilakukan secara transparan dan akuntabel," kata Sugiyanto.

Dalam kesempatan sebelumnya, Bendahara Umum KONI DKI Dody Rahmadi Anwar mengatakan, pihaknya hanya mendapatkan dana hibah sebesar Rp 107 miliar. "Kalau soal dana sebesar Rp 13 miliar, itu untuk dianggarkan ke cabang-cabang olahraga. Tetapi, saya lupa cabang mana saja, itu urusannya bidang bimbingan prestasi," katanya.

Syaiful dan Sugiyanto mempertanyakan anggaran Rp 13 miliar masuk KONI DKI atau langsung ke cabang-cabang olahraga. "Anggaran hibah jangan jadi bancakan," ujarnya tegas.

Adapun pimpinan KONI DKI yang rangkap jabatan, yakni Waketum Audi Tambunan merangkap sebagai ketua cabor catur (Pengprov Percasi), Sekretaris Umum Alex Atmasubrata merangkap ketua Pengprov Perdasi, Bendahara Umum Doddy Almar, merangkap Wakil Ketua Pengprov FORKI, Wakil Ketua Umum II Icuk Sugiarto merangkap sebagai Ketua Pengprov PBSI, dan Waketum II I Gede Sudjana merangkap Ketua Pengprov Wushu.

"Adanya rangkap jabatan di KONI DKI makin menguatkan dugaan tidak transparannya pengelolaan anggaran, khususnya anggaran yang berasal dari dana hibah APBD DKI," kata Sugiyanto.

- ***

-->